All posts by : EKONESIA

EKONESIA.org, Parimo — Kepala Advokasi dan Pembelaan Hukum  (EKONESIA) Sulawesi Tengah, Yogi, menegaskan bahwa industri berbasis agromaritim merupakan kunci utama kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Menurutnya, kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki daerah ini menjadi modal fundamental untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

Yogi menyampaikan, Parigi Moutong memiliki potensi besar pada sektor pertanian, peternakan, dan pengolahan sumber daya laut. Ketiga sektor tersebut selama ini telah menjadi penopang utama kehidupan masyarakat, mulai dari wilayah Maleali hingga Sausu, yang secara turun-temurun menggantungkan hidup pada sektor tani, ternak, dan hasil laut.

“Pola hidup masyarakat Parigi Moutong yang diwariskan secara konsisten dari generasi ke generasi inilah yang menjadi dasar lahirnya berbagai kebijakan daerah untuk menjaga keberlanjutan sektor agromaritim,” kata Yogi dalam rilis resminya, Jumat (26/12/2025).

Salah satu kebijakan penting, lanjut Yogi, adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dengan adanya kebijakan tersebut, Yogi menilai mata rantai pembangunan ekonomi daerah seharusnya diarahkan untuk memperkuat integrasi sektor pertanian, peternakan, dan kelautan. Integrasi itu, kata dia, perlu ditopang oleh kehadiran industri berbasis pembangunan agromaritim agar kesejahteraan rakyat Parigi Moutong dapat terjamin secara berkelanjutan.

Yogi juga menekankan bahwa sektor agromaritim yang meliputi pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan telah terbukti menjadi penopang ekonomi nasional di tengah krisis.

“Saat pandemi Covid-19 dan krisis iklim global, sektor ini justru menunjukkan daya tahannya dan memberi kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” ujarnya.

Dalam konteks regional, Yogi menyoroti Teluk Tomini sebagai bentang agromaritim terbesar di kawasan bioregion Sulawesi. Teluk Tomini membentang di 14 kabupaten/kota dan tiga provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

Namun demikian, Yogi mengingatkan adanya ancaman serius terhadap keberlanjutan lanskap agromaritim Teluk Tomini. Aktivitas industri ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan monokultur, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta Proyek Strategis Nasional (PSN) dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan ekologi, mulai dari deforestasi, degradasi lahan, pencemaran laut, hingga menyusutnya ruang hidup masyarakat pesisir dan petani.

“Parigi Moutong menjadi salah satu wilayah yang sangat rentan karena secara geografis berada tepat di sepanjang Teluk Tomini,” ujar Yogi.

Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah daerah yang menetapkan sejumlah wilayah sebagai kawasan pertambangan, yang dinilainya berpotensi mengancam keberlanjutan ruang hidup rakyat Parigi Moutong.

Yogi menegaskan, tanpa perubahan arah kebijakan pembangunan yang berpihak pada agromaritim berkelanjutan, Parigi Moutong berisiko kehilangan basis ekonomi dan ekologinya.

“Agromaritim bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal menjaga lingkungan, budaya, dan masa depan generasi Parigi Moutong,” tutupnya.

Sumber: Potretcelebes.com

Ekonesia.org, Touna – Yayasan Ekologi Nusantara Lestari (EKONESIA) mengapresiasi dan meminta pembentukan Daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Togean harus berperspektif kebencanaan.

Diketahui, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura telah menyetujui pembentukan Kabupaten Pulau Togean hasil pemekaran Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Selasa, (6/9/2022) lalu.

Peneliti EKONESIA, Azmi Sirajuddin mengatakan berdasarkan hasil penelitian EKONESIA di Kepulauan Togean pada tahun 2021 dan 2022, kawasan tersebut memiliki kerentanan yang cukup tinggi. Terutama dalam rantai kebutuhan pokok masyarakat dan dampak perubahan iklim.

Lebih dari 80% kebutuhan dasar bersumber dari Ampana sebagai ibukota Kabupaten Touna. Sisanya bersumber dari Gorontalo. Jika terjadi keterlambatan atau pembatalan pelayaran kapal menuju Kepulauan Togean karena kapal rusak dan kelangkaan BBM atau karena ombak besar maka dipastikan suplai kebutuhan dasar terhenti,” ujar Azmi, Sabtu, (10/9/2022).

Hal lain yang dicermati Ekonesia, kata Azmi dampak dari perubahan iklim, karena dampak itu akan menjadi persoalan nelayan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

” Dari kunjungan Kepulauan Togean mengalami perubahan pola musim melaut bagi nelayan karena cuaca tak menentu. Berakibat seringnya nelayan tradisional tidak beroperasi. Sehingga mereka tak punya penghasilan dan harus berhutang di kios, warung atau toko untuk keperluan hidupnya,” ujar Azmi.

Hal tersebut, menurut Azmi akan berpotensi terjadi peristiwa pengeboman dan pembiusan ikan serta prilaku deatructive fishing lainnya.

Olehnya, EKONESIA meminta pemerintah dalam rencana pembentukan DOB Kabupaten Kepulauan Togean lebih melihat perspektif bencana.

“Sebab, hari ini dan ke depan, tak ada lagi daerah atau wilayah di dunia ini yg aman dari dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global,” tandasnya.

Sebelumnya, menurut EKONESIA letak geografis Kepulauan Togean yang berada di tengah tengah Teluk Tomini yang luas. Saat ini, wilayah calon DOB itu berstatus Cagar Biosfer, setelah ditetapkan oleh UNESCO pada bulan Juni tahun 2019 di Paris, Prancis.

Luas kawasan Cagar Biosfer Togean Tojo Una-Una mencapai 2.187.632 hektar. Termasuk dari gugusan segi tiga karang dunia (coral triangel area). Zona inti seluas 368.464 hektar. Zona penyanggah 281.136 hektar. Zona Transisi seluas 1.538.032 hektar.

Sebelumya kawasan itu memiliki status sebagai Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT), sesuai dengan penetapan dari Menteri Kehutanan pada tahun 2014. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 418/Menhut-II/2004, memiliki luas perairan seluas 362.605 hektar.

Sumber : metrosulteng.com

Ekonesia.org, Sigi – Kelompok Tani Hutan (KTH) Uvempane Desa Pulu Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, dibentuk pada hari Minggu, 10 Oktober 2021.

Pertemuan kampung yang difasilitasi oleh Yayasan Ekologi Nusantara Lestari (EKONESIA) atas dukungan dari Yayasan Sheep Indonesia (YSI), yang dihadiri oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat, menyepakati pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH). Dengan nama KTH Uvempane.

Kata Uvempane yang bermakna air panas dalam bahasa Kaili, mengacu kepada keberadaan sumber air panas yang ada di Desa Pulu. Masyarakat setempat menyebut air panas yang melimpah itu dengan nama Kaliali. Artinya air panas yang berdimensi maskulin dan juga feminim.

Pembentukan KTH itu dimaksudkan untuk kehadiran kelembagaan lokal yang akan mengawal kegiatan-kegiatan wanatani (agroforestry) di level tapak. Kepala Desa Pulu Salman, gembiran dan senang dengan terbentuknya KTH Uvempane.

“Kita beeharap kelompok KTH ini akan menjadi penggerak kegiatan wanatani di Desa Pulu”, ujarnya.

Sebelumnya, pada kunjungan pihak Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XII Palu beberapa waktu lalu, pihak Balai telah menyarankan agar Desa Pulu mencanangkan program wanatani atau agroforestry. Mempertimbangkan bahwa wilayah ini memiliki potensi lanskap yang luar biasa. Selain itu, kehadiran sumber air panas Kaliali dapat dijadikan ikon agroforestry Desa Pulu.

Sementara itu, Direktur EKONESIA Azmi Sirajuddin, mendukung kehadiran KTH Uvempane. “KTH di level tapak dapat memainkan peranan yang sentral dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, karena itu kelembagaan lokal seperti itu patut didukung dan diperkuat kapasitasnya sebagai penggerak kesadaran bencana iklim”, ungkap lelaki yang aktab disapa Daeng Mamase.

Pihak EKONESIA degan dukungan Yayasan Sheep Indonesia (YSI) akan memperkuat kapasitas KTH Uvempone. Melalui beragam aktivitas di lapangan. Pendamping masyarakat dari EKONESIA Suwandi dan Taslim Pakaya menyatakan kesiapan mereka melakukan pendampingan. “Kami sifatnya hanyalah fasilitator, partisipasi dan keaktifan masyarakat yang menjadi kunci”, pungkas keduanya.

Sumber : infopena.com

Ekonesia.org, Ampana – Yayasan Ekologi Nusantara Lestari (EKONESIA) bekerja sama dengan Yayasan Toloka dan Badan Promosi Parawisata Daerah (BPPD) Kabupaten Tojo Una-Una akan menjadikan Kepulauan Togean khususnya Desa Tirpo sebagai Desa Tangguh Iklim melalui Ekowisata berbasis Masyarakat Adat Bobongko.

Hal tersebut diungkap berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan penggalian gagasan yang dilakaukan oleh Ekonesia dan Yayasan Toloka. (5-7 Juni 2021)

Hasil dari Observasi tersebut, bahwa kepulauan Togean tidak hanya memiliki kekayaan keindahan bawa laut saja, namun kepulauan togean juga memiliki keragaman budaya oleh masyarakatnya. Terkhusus masyarakat Desa Tirpo (Masyarakat Adata Bobongko) yang bermungkin di Pulau Togean.

Masyarakat adat Bobongko memiliki keragaman budaya, salah satunya seperti Babalia ritual untuk pengobatan bagi orang sakit. Selain itu juga ada, Ritual menanam padi ladang, Ritual Sunatan masal dan sebagainya.

Yahya Prianto selaku Deputi Direktur Ekonesia mengatakan “masyarakat Bobongko memiliki banyak pengetahuan terhadap pelestarian lingkungan, seperti untuk menjaga pohon bakau (Mangrove). Berdasarkan pernyataan masyarakat, mereka menjaga pohon bakau untuk tempat bertelur ikan-ikan, sehingga masyarakat dalam mencari ikan tidak lagi harus jauh-jauh ke tengah laut.” Terangnya

Selanjutnya kata dia, Desa Tirpo atau wilayah masyarakat adat Bobongko ini sangat berpotensi untuk dijadikan Ekowisata Tangguh Iklim berbasis masyarakat adat. Karena dari sisi pengetahuan adat istiadatannya, mereka sudah melestarikan lingkungan dan potensi budaya yang dimiliki masyarakat adat Bobongko tentunya juga bisa dijadikan aktraksi pertunujukan untuk wisatawaan Asing yang berkunjung ke Pulau Togean.

Selain itu, Azmi Sirajuddin selaku Direktur Yayasan Ekonesia mengatakan, “Posisi Kepulauan Togean memang berpotensi menjadi lokasi percontohan ketangguhan iklim untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Mengingat secara ekosistem gugusan kepulauan Togean memenuhi syarat. Diantaranya berupa keragaman hayati yang kaya dan bernilai tinggi (High Conservation Value/HCV). Seperti hutan tropis, mangrove, terumbu karang dan biota laut lainnya. Bahkan hamparan terumbu karang di kawasan ini termasuk ke  dalam segi tiga terumbu karang dunia (Coral Triangle Reef)”. Ungkapnya

Selain keragaman hayati yang kaya dan bernilai tinggi, kawasan ini juga memiliki tingkat keragaman kultur lokal yang multikultur dan unik, terutama kearifan dan tradisi lokal pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan.

Atas dasar itulah, maka paa tahun 2019, UNESCO sebagai badan dunia di bawah PBB yang menaungi urusan pendidikan dan kebudayaan, menetapkan gugusan kepulauan yang cantik dan unik tersebut sebagai situs Cagar Biosfer Dunia. Yang kemudian diberi nama sebagai Cagar Biosfer Togean Tojo Una-Una.

Azmi juga  sebagai inisiator Celebes Low Carbon Initiative (CELCI) menjelaskan bahwa perpaduan kekayaan keragaman hayati dan keragaman kultur (biodiversity and culture diversity) dapat dikukuhkan untuk membangun konsep ketangguhan iklim berbasis komunitas. Dengan berbagai pendekatan aktivitas kongkrit.di level tapak seperti ekowisata.

“Kita berharap inisiatif baik.di tingkat lokal ini dapat memperoleh dukungan nasional, regional dan global. Sehingga target pengurangan emisi GRK Indonesia 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan.global dapat terwujud menuju target pengurangan emisi global di tahun 2030”, Ujar nya menambahkan.

Oleh karena itu, Celebes Low Carbon Initiative (CELCI) menyambut baik inisiatif bersama masyarakat setempat, EKONESIA, TOLOKA dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Tojo Una-Una.

Sumber : infopena.com

Ekonesia.org, Sigi – Desa Pulu Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi akan menjadi areal percontohan pengembangan Agroforestry (Wana Tani). Hal itu disampaikan oleh pihak Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XII Palu, pada saat kunjungan tapak di Desa Pulu pada Jumat (21/5).

Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengelolaan Hutan Produksi BPHP Wilayah XII Palu; Plaghelmo Seran menyampaikan hal itu dihadapan Kepala Desa Pulu, ketika berada di lokasi air panas Kaliali Desa Pulu.

“Lanskap Desa Pulu sangat kompleks dan juga indah, mulai dari pegunungan, hutan, padang savana, air panas, sungai dan lahan pertanian, sangat cocok untuk pengembangan Agroforestry”, ujar pria yang akrab disapa dengan sebutan Pak Elmo.

Sementara itu, staf lainnya dari BPHP Wilayah XII Palu, Ikhwanul Ihsan memperkirakan luas areal yang dapat dikembangkan sebagai percontohan Agroforestry seluas 10 hektar.

“Mungkin seluas 10 hektar dapat kita kembangkan di daerah ini untuk Agroforestry”, ujar pria yang kerap disapa Pak Inul.

Dalam pengembangan Agroforestry di suatu tempat, memaksimalkan tanaman lokal juga bisa dilakukan sembari memadukannya dengan tanaman dari luar. Campuran antara tanaman kayu seperti Nantu, Palapi dan Jabon dipadukan dengan tanaman kebun seperti Kemiri, Mangga, Durian, Langsat dan lainnya akan sangat bermanfaat bagi warga setempat.

Yayasan Ekologi Nusantara Lestari (EKONESIA) yang sejak dua tahun terakhir berinteraksi dengan warga setempat, berharap rencana pengembangan Agroforestry benar-benar dapat diwujudkan.

“Agroforestry berbasis komunitas sangat baik untuk pemulihan sosial, ekonomi dan lingkungan pasca bencana, juga sangat tepat sebagai pendekatan mitigasi bencana di daerah yang punya risiko bencana tinggi seperti Pulu”, tutur Azmi Sirajuddin.

Pihak BPHP Wilayah XII Palu bertekad bahwa dalam rangka pengembangan Agroforestry di Desa Pulu, aspek partisipasi masyarakat akan lebih dikedepankan. Karena sudah saatnya masyarakat menjadi subjek dalam setiap aktivitas pembangunan. Apalagi yang paling memahami karakter wilayahnya ialah masyarakat itu sendiri.

Kepala Desa Pulu, Salman menyatakan bahwa pemerintah desa akan mendukung segala upaya positif dari berbagai pihak untuk pengembangan potensi lokal di wilayahnya.

“Pemerintah desa siap mendukung secara kebijakan setempat untuk berbagai inisiatif yang bermanfaat bagi desa kami”, ujar Kades Pulu.

Manfaat lain dari keberadaan Agroforestry di suaru wilayah adalah kontribusi untuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Keberadaan tegakan pohon dan vegetasi lainnya yang tumbuh di lokasi Agroforestry akan menjadi penyerap emisi, sekaligus juga dapat menjadi potensi stok karbon jika areal tersebut dapat dipertahankan keberadaannya secara berkelanjutan.

Apalagi Indonesia sebagai negara tropis dunia punya komitmen global memangkas emisinya. Dengan target 29% melalui upaya mandiri (BAU), serta target 41% dengan dukungan global. Sehingga Indonesia kedepannya bisa menjadi bahagjan dari gerakan global menurunkan suhu muka bumi di bawah 2 derajat menjelang tahun 2030. Secara khusus pula, Sulawesi Tengah punya komitmen regional berkontribusi 3% pemangkasan emisi gas rumah kaca dari rata-rata target nasional.

Repotter : YP – Sumber : infopena.com

Ekonesia.org, Sigi – Potensi jasa lingkungan (Jasling) yang ada di Desa Pulu Kecamatan Dolo Selatan, Sigi, telah memenuhi syarat unttuk dikembangkan lebih jauh.

Hal ini terungkap dalam kunjungan dan observasi lapangan yang dilakukan oleh pihak Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XII Palu, ke lokasi air panas Kaliali Desa Pulu pada Jumat (21/5). Adanya kunjungan dan observasi itu atas usulan yang diajukan oleh Yayasan Ekologi Nusantara Lestari (EKONESIA) kepada pihak BPHP Wilayah XII Palu.

Kepala Desa Pulu dan salah seorang warga desa mengantarkan langsung rombongan BPHP Wilayah XII Palu ke lokasi air panas. Juga beberapa orang pegiat lingkungan dari EKONESIA ikut hadir dalam kunjungan tersebut.

Ikhwanul Ihsan dari BPHP Wilayah XII Palu menyatakan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung potensi jasa lingkungan di level tapak. Sehingga dapat diketahui aspek mana saja dari potensi jasa lingkungan yang dapat dikembangkan di lokasi yang disasar.

“Setelah menyaksikan langsung potensi jasa lingkungan di kampung ini, kami yakin prospek pengembangannya ke depan sangat cerah, apalagi dengan adanya air panas ini”, ujar Ikhwanul yang kerap disapa Pak Inul.

Kepala Desa Pulu Pak Salman, senang dan gembira bilamana potensi air panas di kampungnya dapat dikembangkan melalui dukungan dari berbagai pihak.

“Tentu dukungan dari pihak lain seperti BPHP sangat membantu kami nantinya untuk pengembangan desa kami seperti air panas Kaliali ini”, sahut Kepala Desa Pulu.

Selain potensi jasa lingkungan seperti ait panas Kaliali, potensi lain yang dapat dikembangkan di Desa Pulu ialah Agroforestry (Wana Tani). Melihat lanskap Desa Pulu yang lengkap, mulai dari hutan lindung dan produksi, padang savana, pegunungan, sungai, air panas dan lahan pertanian.

Staf BPHP lainnya yang turut hadir, Plaghelmo Seran menungkapkan jika Agroforestry juga potensial untuk dikembangkan di Desa Pulu.

“Lanskap Desa Pulu yang lengkap semacam ini juga potensial bagi pengembangan Agroforestry”, ujar pria yang akrab disapa Pak Elmo.

Sementara itu, Direktur EKONESIA Azmi Sirajuddin menyambut antusias rencana pihak BPHP Wilayah XII Palu. Sebab sejak EKONESIA mulai berinteraksi dengan Desa Pulu pasca bencana alam 2018 silam, berbagai aspirasi warga desa telah didokumentasikan sebagai bahan rujukan sosial untuk membangun jejaring kerjasama dengan pihak lainnya.

“Kita berharap niat baik dari BPHP Wilayah XII Palu dapat terealisasi tahun ini sehingga dapat membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca bencana melalui potensi jasa lingkungan dan Agroforestry” ujar Azmi.

Reporter : YP – Sumber : infopena.com

Ekonesia.org, Palu – Untuk meningkatkan budaya membaca mahasiswa, Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Untad, melakukan diskusi dengan tema ” merawat kewarasan melalui ngopi Literasi”, bertempat di kantor Ekonesia.

“Demi menghadapi dunia yang seolah tanpa batas, saat ini literasi menjadi salah satu ‘senjata’ penting untuk dimiliki oleh setiap orang, khususnya kader PMII, ujar Yahya, Senin,(9/11/2020).

ketua komisariat, Yahya prianto Mengatakan sebagai kaum intelektual kita perlu menjaga kewarasan nalar kita untuk melawan tantangan zaman yang semakin cepat berkembang.

” seharusnya ini menjadi kesadaran kita bersama dalam minimnya pengetahuan, dengan ngopi Literasi kita bisa membangun kembali budaya membaca”, ujarnya.

Dikatakannya, bahwa ngopi Literasi ini dilakukan setiap malam hari, semua boleh gabung, kita ngopi sambil membaca dan berdiskusi bersama.

“ngopi Literasi ini bebas, siapa saja bisa gabung, untuk pemateri kita persilahkan siapa saja untuk membawakan materinya”, ungkapnya.

olehnya, ia berharap agar mahasiswa mampu menciptakan sebuah forum diskusi untuk meningkatkan pengetahuan. (SFY)

Sumber : infopena.com

Keterangan Gambar : Lokasi eks likuefaksi di Jono Oge, Kabupaten Sigi. Foto : Doc. Ekonesia

Ekonesia.org, Palu – Yayasan Ekologi Nusantara Lestari (EKONESIA) menilai bahwa bencana ekologis seperti banjir bandang yang terus mendera wilayah Sigi beberapa pekan terakhir memerlukan pendekatan luar biasa (extra ordinary).

Hal itu disampaikan oleh Direktur EKONESIA yang juga anggota Dewan Nasional WALHI, Azmi Sirajuddin.

Seperti diberitakan oleh berbagai media, sejak hujan deras terus mengguyur wilayah Sigi dalam sebulan terakhir, mengakibatkan beberapa titik di Kabupaten Sigi tergerus tanah longsor dan banjir bandang. Desa Simoro, Walatana, Banggai dan Poi menjadi wilayah yang cukup parah diterjang banjir bandang.

Bahkan yang baru saja terjadi seperti banjir bandang yang menerjang RS Torabelo, Kabupaten Sigi.

Tingginya intensitas hujan dalam satu bulan terakhir di Kabupaten Sigi, diperparah dengan kondisi pasca bencana alam tahun 2018, serta riwayat kebencanaan yang tinggi di Kabupaten Sigi, menyebabkan wilayah ini paling rentan terkena dampak bencana.

“Diperlukan pendekatan yang sangat luar biasa menghadapi situasi yang sangat luar biasa di Kabupaten Sigi. Pendekatannya tidak boleh biasa-biasa saja”, ujar Azmi.

EKONESIA menyarankan, agar Kabupaten Sigi ini dijadikan wilayah dengan status multi bencana oleh pemerintah pusat dan provinsi. Dengan mempertimbangkan riwayat kebencanaan selama ini yang sering terjadi di wilayah tersebut. Pendekatan yang bersifat proyek dan karitatif seperti pengerukan dan normalisasi sungai dipandang tidak cukup untuk mengatasi dampak bencana ekologis jangka panjang di wilayah ini.

Oleh sebab itu, EKONESIA mendorong agar kebijakan pembangunan termasuk kebijakan penganggaran di Kabupaten Sigi mesti mencurahkan banyak energi ke arah pemulihan ekologis (ecological restoration) di wilayah ini.

“Pemulihan ekologis berjangka panjang sudah harus jadi target prioritas di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sigi kelak”, tambah Azmi.

Tentu saja, EKONESIA mengajak berbagai pihak untuk ikut membantu meringankan beban masyarakat terdampak bencana ekologis di Kabupaten Sigi. Apalagi, dengan kondisi kerentanan masyarakat saat ini yang masih berjuang untuk bangkit secara sosial ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

Sekali lagi, pihak EKONESIA menyatakan bahwa wilayah PADAGIMO khususnya Kabupaten Sigi benar-benar mengalami multi beban (multi impact) akibat dampak bencana alam tahun 2018, kemudian pandemi Covid-19, dan kini bencana ekologis. Masyarakat di wilayah ini benar-bemar menjadi penyintas bencana yang berkepanjangan, sehingga memerlukan perhatian serta dukungan berbagai pihak.

Reporter : Yahya Prianto – Sumber : infopena.com

Ekonesia.org, Palu – Yayasan Ekologi Nusantara Lestari (EKONESIA) berharap era normal baru menjadi momentum kesadaran warga dan pemerintah untuk membangun keasadaran ekologis. Hal ini disampaikan oleh pihak EKONESIA, melalui rilis yang diterima oleh media ini.

Di dalam rilis tersebut, pihak EKONESIA menyebutkan jika era normal baru bukan hanya penerapan protokol kesehatan, tapi merawat dan menjaga sektor hulu alam dan manusia, yaitu kondisi ekologi agar tidak rusak.

Pihak EKONESIA juga menyebutkan jika sesungguhnya hari ini kita sudah mengalami darurat ekologis, sehingga pandemi lebih mudah menyebar dan meluas, disebabkan oleh ketidak mampuan sistem pelayanan alam mencegah penyebaran pandemi dan virus mematikan lainnya, akibat dari kerusakan ekologis kita yang sudah terjadi sejak lama.

Menurut Direktur EKONESIA, Azmi Sirajuddin, sepanjang tahun 2020 ini saja, bencana ekologis sudah beberapa kali melanda wilayah Sulteng. Dalam catatan EKONESIA, setidaknya hingga bulan Juni 2020, sudah lima wilayah yang diterjang bencana ekologis seperti banjir bandang dan tanah longsor. Terjadi di Kabupaten Poso, Sigi, Parigi Moutong dan Morowali Utara. Bahkan bencana ekoogis itu terjadi di tengah merebaknya pandemi Covid19.

Indikator itu menunjukan bahwa kita mengalami krisis bahkan darurat ekologis.

Menurutnya, masyarakat Sulawesi Tengah benar-benar mengalami multi beban (multi-impact) akibat krisis ekologis ini. Kita baru saja mengalami bencana alam dua tahun silam, kemudian pandemi melanda kehidupan warga di tengah belum pulihnya kehidupan para penyintas bencana. Setelah itu, di saat kita berjibaku melawan pandemi Covid-19, sebahagian wilayah kota kembali diterjang bencana ekologis seperti banjir bandang dan tanah longsor.

Oleh sebab itu, pihak EKONESIA dalam rilisnya menyebutkan jika penerapan era normal baru sekarang ini tidak cukup hanya dengan penerapan protokol kesehatan seperti pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Sebab itu hanya wilayah hilir dari kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya.

Tapi, mesti juga memastikan agar wilayah hulu berupa kepastian agar kondisi ekologis bisa dipulihkan kembali. Sehingga bisa mencegah peluang kerentanan dan risiko bencana baru terhadap kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya.

Karena itu, Direktur EKONESIA Azmi Sirajuddin, yang juga merupakan Anggota Dewan Nasional WALHI mendesak kepada pemerintah agar penetapan era normal baru berbarengan dengan upaya pemulihan ekologis.

“Kepulihan ekologis akan menjadi penentu bagi kepulihan kesehatan masyarakat”, ujarnya. (YP)